Sidoarjo, NATION Daily – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diminta transparan terkait penyaluran bantuan sosial (Bansos) untuk mengatasi dampak wabah Covid-19. Sehingga bansos yang dianggarkan oleh APBD sekitar Rp. 45 Milyar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan bantuan Pemprov Jatim dan pemerintah pusat.
Penegasan ini disampaikan politisi Partai Demokrat Sidoarjo Dedi Irwansah. “Kami tentu berharap bansos ini dapat membantu masyarakat Sidoarjo secara maksimal. Oleh karena itu, kami mendorong pemerintah kabupaten untuk secara terbuka memberikan informasi kepada penerima bansos ini. Data ini termasuk siapa saja yang menerimanya,” ujarnya, Kamis (16 /4).
Dedi menegaskan, pemkab juga harus membuka kriteria calon penerima bansos. Mulai dari pekerja informal, pekerja formal yang terkena PHK akibat terdampak wabah Covid-19.
“Jangan sampai bansos mempersulit warga dan salah mengarahkan penyalurannya. Selain itu, agar tidak menumpuk dengan bantuan pemerintah pusat dan provinsi Jawa Timur agar bansos bisa optimal,” ujarnya. alumni Unesa.
Ia mengatakan, pemerintah kabupaten juga harus menjelaskan secara detail bagaimana bantuan sosial tersebut akan disalurkan. Harus ada kejelasan kapan dan bagaimana mendapatkan Bantuan Sosial Covid-19. “Agar tidak terjadi kegaduhan sosial di lapisan bawah dan meringankan tugas RT dan RW,” jelas pengurus KNPI Jatim.
More Read
Dedi Irwansah mengatakan transparansi penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 ini sangat penting agar warga yang terdampak Virus Corona bisa tenang dan mampu bertahan di tengah pandemi Corona. “Kami berharap pemerintah kabupaten hadir untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat selama pembatasan sosial untuk mengatasi Covid-19,” tutup Dedi Irwansah.(sta/rd)
