Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Boy Rafli Amar mengatakan ada pihak yang mencoba mendelegitimasi pemerintahan yang sah di awal pandemi COVID-19.
“Kejadian COVID-19 ini ada dengan konstruksi narasi untuk mendelegitimasi pemerintahan yang sah, termasuk di Indonesia,” ujarnya dalam diskusi online bertajuk “Deteksi Dini Moda Perkembangan Gerakan Radikalisme” yang dipantau di Jakarta. , Senin.
Boy menuturkan, kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia namun dialami sejumlah negara di dunia. Ekstrem kanan dan ekstrem kiri bermain dan mencoba mendelegitimasi pemerintah yang sah.
Baca juga: BNPT menyerukan narasi positif di ruang publik untuk menekan kelompok radikal
Khusus di dalam negeri, kata dia, upaya tersebut dilakukan dengan mencoba mempengaruhi masyarakat untuk tidak ikut serta dalam vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Kelompok tersebut memunculkan narasi bahwa vaksin COVID-19 dibuat dari minyak babi dan sebagainya.
“Jadi diprovokasi oleh kelompok intoleran dan radikal,” katanya.
More Read
Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa, ketika suatu negara atau wilayah karantina terjadi “lockdown”, jumlah pengguna internet meningkat drastis. Dalam kesempatan yang sama, BNPT menjelaskan bahwa proses radikalisasi dilakukan melalui media sosial.
Baca juga: Kepala BNPT: Masyarakat adalah kekuatan utama dalam pencegahan ancaman terorisme
Ia mengatakan dari 273 juta penduduk Indonesia, 202 juta di antaranya menggunakan internet dan 80 persen di antaranya memiliki akun media sosial. Lebih spesifiknya, dari 80 persen tersebut, 60 persennya adalah generasi milenial dan Generasi Z.
“Itulah target kelompok teroris jaringan global,” jelasnya.
Kelompok jaringan teroris global, jelasnya, berusaha membangun narasi kebencian terhadap pemerintah melalui media sosial.
Baca juga: BNPT dan masyarakat Bali menyatakan kesiapsiagaan ancaman terorisme
Boy yang baru saja menyelesaikan agendanya ke Belanda dan Belgia, mengaku mendapat informasi yang tak jauh berbeda dimana ada kelompok yang berusaha mendelegitimasi pemerintahan yang sah.
Ia mengatakan, gerakan atau aksi yang dilakukan ISIS di sejumlah negara dalam rangka mendelegitimasi pemerintahan yang sah.
Wartawan: Muhammad Zulfikar
Redaktur: Herry Soebanto
HAK CIPTA © ANTARA 2022
