Calon Bupati Sidoarjo 2020 (Bacabup) Bambang Haryo Soekartono (BHS) kini tengah menyiapkan sosok yang akan mendampinginya sebagai calon wakil bupati (Bacawabup).
Sidoarjo, HARIAN BANGSA.net – Calon Bupati (Bacabup) Sidoarjo 2020 Bambang Haryo Soekartono (BHS) kini tengah menyiapkan sosok yang akan mendampinginya sebagai calon wakil bupati (Bacawabup). Hal itu setelah BHS resmi mengantongi rekomendasi Bacabup dari DPP Partai Gerindra.
BHS mengatakan, mendapat rekomendasi dari Partai Gerindra, Rabu (22/7), pukul 16.17 WIB, di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta. Surat rekomendasi itu disampaikan Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani. “Saya terima langsung dari Pak Sekjen Ahmad Muzani,” kata BHS, di Media Center BHS, Jalan Diponegoro, Kamis (23/7).
BHS menjelaskan, setelah mendapat rekomendasi, pihaknya akan menyiapkan wakil gubernur. Meski tidak ada batas waktu, DPP Partai Gerindra berharap segera bisa memilih pendamping terbaik. “Elektabilitasnya harus bagus. Harus sesuai pilihan rakyat. Kita tidak boleh mengkhianati rakyat,” kata politisi Partai Gerindra itu.
BHS menekankan bahwa para Bacawabup harus memiliki kompetensi dan kemampuan menguasai permasalahan di Sidoarjo. BHS menilai kompetensi itu sangat penting. “Kalau yang bersangkutan belum pernah main (bepergian), tidak tahu kondisi di Sidoarjo, nanti susah dibicarakan,” kata mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 itu.
More Read
Kriteria lainnya, figurnya berkarakter baik, jujur, bersih, tidak terlibat dalam hal negatif, misalnya saat menjadi anggota dewan, ASN atau lainnya. Dan bersedia bekerja keras dan berdedikasi tinggi. “Yang wakil harus bisa mengimbangi apa yang saya lakukan. Jadi kalau wakilnya hanya duduk di rumah saja tidak bisa,” kata BHS.
Selain itu, kata BHS, sosok yang akan mendampinginya, memiliki visi dan misi yang sama. Dari semua kriteria Bacawabup yang dia sebutkan, BHS menegaskan bahwa sosok tersebut harus berlatar belakang Nahdlatul Ulama (NU) atau warga Nahdliyin, baik dari anggota dewan (politisi), ASN, pengusaha, dan ulama. “Perwakilan saya harus dari NU atau Nahdliyin,” kata BHS.
Untuk mempersiapkan dan memilih wakil bupati, BHS mengaku melakukan penelitian dengan menggunakan tiga lembaga survei. Lembaga survei tidak bisa diintervensi sehingga hasilnya murni berdasarkan kehendak masyarakat Sidoarjo. Dari tiga lembaga survei, salah satunya sudah selesai melakukan survei dan baru memproses hasilnya.
Diharapkan dalam sepuluh hari ke depan, hasil survei akan selesai. BHS mengatakan, sebelum memutuskan memilih wakil bupati, pihaknya akan membicarakannya dengan semua partai koalisi. “Sebelum ditentukan wakilnya, semuanya akan dibicarakan terlebih dahulu dengan semua partai koalisi,” ujar alumnus ITS Surabaya ini.
Dengan mengantongi rekomendasi dari Partai Gerindra yang memiliki tujuh kursi di DPRD Sidoarjo, BHS optimistis jumlah kursi yang akan mengusungnya sebagai calon bupati Sidoarjo sudah mencukupi. BHS mengaku, Partai Golkar juga mendukungnya. Dengan koalisi Partai Gerindra memiliki tujuh kursi dan Partai Golkar memiliki empat kursi, ada sebelas kursi.
Jumlah tersebut cukup, karena syarat mendaftar ke KPU adalah pasangan calon (paslon) harus didukung minimal satu partai politik atau gabungan partai politik dengan 10 kursi. Selain dua parpol tersebut, BHS mengaku akan mendapat tambahan dana dari PPP dan Partai Demokrat. Diketahui, PPP memiliki satu kursi di DPRD Sidoarjo. Sedangkan Partai Demokrat, dua kursi.
“Masih ada satu partai lagi yang masih dalam proses. Jadi jumlah kursinya sekitar 18,” jelas BHS. Dengan komposisi koalisi parpol yang akan mengusungnya, BHS menyatakan koalisi tersebut nantinya akan disebut koalisi nasionalis-religius atau nasionalis-religius.(sta/rd)
