
“Setelah kami melihat antusiasme masyarakat yang sangat besar, kami memutuskan untuk menggelar layanan seluler di daerah lain, agar layanan kami lebih mudah dijangkau oleh masyarakat,”
Surabaya (Partaipandai.id) –
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwilkumham) Jawa Timur kembali membuka layanan mobile hukum dan HAM di Taman Blambangan Banyuwangi setelah sebelumnya sukses digelar di Pulau Kangean.
“Setelah kami melihat antusiasme masyarakat yang sangat besar, kami memutuskan untuk menggelar layanan seluler di daerah lain, agar layanan kami lebih mudah dijangkau oleh masyarakat,” kata Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Imam Jauhari di Surabaya, Sabtu.
Nantinya, kata dia, Mobil Pelayanan Hukum dan HAM edisi kedua akan digelar di Taman Blambangan, Banyuwangi pada Senin (24/7). Secara khusus, kegiatan Bakti Hukum dan HAM Keliling ini diselenggarakan bersamaan dengan perayaan Hari Ulang Tahun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HDKD) ke-78.
“Layanan yang kami berikan juga akan lebih beragam, kami akan melibatkan seluruh elemen Kementerian Hukum dan HAM untuk meramaikan kegiatan ini,” ujarnya.
Selain pelayanan paspor, lanjutnya, pendaftaran kekayaan intelektual seperti merek dagang, hak cipta dan paten, juga ada pelayanan bantuan hukum gratis hingga pengaduan HAM. Selain itu, ada juga layanan untuk pendirian perusahaan perseorangan, legalisasi dan apostille sampai dengan diterbitkannya surat pernyataan hak waris.
Imam mengajak seluruh masyarakat Banyuwangi untuk datang dan memanfaatkan layanan ini karena kesempatan ini mungkin tidak akan ada lagi tahun ini.
“Kita harus keliling Jawa Timur dan belum tentu dalam setahun akan ada layanan serupa lagi, bisa saja lama, jadi mari kita manfaatkan kesempatan ini,” ujarnya.
Menurut Imam, layanan keliling memang menjadi fokus tahun ini karena sejalan dengan program reformasi birokrasi yang menuntut pelayanan prima kepada masyarakat.
Imam menuturkan, tuntutan masyarakat terkait pelayanan publik, khususnya di bidang hukum dan hak asasi manusia, semakin dinamis. Kanwil Kemenkumham Jatim dengan wilayah kerja yang luas, hendaknya tidak hanya fokus memberikan pelayanan di wilayah ibu kota provinsi.
“Tidak semua masyarakat paham layanan digital, selain itu dengan wilayah kerja yang cukup luas, akses layanan langsung juga membutuhkan biaya yang cukup tinggi, untuk itu kami bergerak, mengunjungi masyarakat,” kata Imam.
Maka dari itu, untuk menjawab tuntutan tersebut, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dituntut untuk menciptakan inovasi layanan berdasarkan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan. Selain itu, keluaran, hasil Dan dampak inovasi harus jelas.
“Khususnya terhadap peningkatan kualitas pelayanan, capaian kinerja, mendorong capaian kinerja utama, penguatan integritas. Dan yang terpenting mampu menjawab kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan,” ujar Imam.
Reporter: Indra Setiawan
Editor: Agus Setiawan
HAK CIPTA © Partaipandai.id 2023

