Ketua DPW PKB Jawa Timur (Jatim) Halim Iskandar, Sabtu (8/8) hadir di kantor DPC PKB Kabupaten Mojokerto, Jalan Raya Jabon Mojoanyar.
Mojokerto, HARIAN BANGSA.net – Ketua DPW PKB Jawa Timur (Jatim) Halim Iskandar, Sabtu (8/8) hadir di kantor DPC PKB Kabupaten Mojokerto, Jalan Raya Jabon Mojoanyar. Ia hadir untuk memberikan rekomendasi atau dukungan kepada pasangan calon Pungkasiadi-Titik Maasuh (Paslon) untuk maju di Pilkada Kabupaten Mojokerto pada 9 Desember 2020.
Ketua DPW PKB Jawa Timur Halim Iskandar dalam sambutannya mengatakan syarat mutlak bagi pasangan calon Titik Pungkasiadi adalah memiliki kontrak dengan Jam’iyah Nahdlatul Ulama dan kantor NU serta cabang-cabangnya.
Harus diingat bahwa PKB lahir untuk NU. Jadi akad jam’iyah tidak bisa ditawar. “Saya minta anggota Fraksi PKB berdiri lurus ke depan, jangan pilih-pilih. Karena nanti mereka akan langsung berhadapan dengan PKB pusat,” kata Gus Halim.
Paslon yang diusung PKB harus menang 55 persen per desa. Tinggal dibuktikan nanti, khususnya Pungkasiadi-Point. “Targetnya 304 desa yang tidak miskin dan memiliki pendidikan yang berkualitas,” kata Gus Halim.
Bupati Mojokerto Paslon Pungkasiadi mengucapkan terima kasih kepada PKB atas dukungan dan rekomendasinya serta setuju untuk melaksanakan syarat mutlak yang diminta Halim Iskandar. Ke depan, pihaknya akan mempersiapkan dan menjaga kekompakan partai politik pendukung yakni PDIP, PKB, dan PBB untuk satu-satunya tujuan memenangkan Pilkada Mojokerto.
“Kami juga berterima kasih kepada relawan simpatisan dari parpol pendukung PKB, PDIP, dan PBB atas kesadarannya sendiri membentuk relawan untuk mendukung kemenangan Pungkasiadi-Titik Maasuh (Puti),” kata Abah Ipung.
Sementara itu, Ketua DPC PKB Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuroh mengatakan, dukungan PKB terhadap pasangan calon Pungkasiadi-Titik Maasuh (Puti) karena Pungkasiadi sendiri merupakan bupati aktif yang memiliki banyak prestasi dan Titik Malalu adalah kader PKB. “Makanya saya minta semua kader PKB mendukung. Yang tidak mendukung akan dipecat dan kartu tanda anggota (KTA) mereka dicabut,” ujarnya. (sof/rd)